Nilai ekspor kelapa turun tiga tahun beruntun

JAKARTA. Nilai ekspor kelapa Indonesia terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dimiliki Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), nilai ekspor kelapa pada 2014 mencapai US$ 1,55 miliar, kemudian pada 2015 turun menjadi US$ 1,36 miliar dan turun lagi menjadi US$ 1,32 miliar pada 2016.

Penurunan nilai ekspor kelapa ini terjadi karena semakin banyaknya ekspor buah kelapa segar ke luar negeri yang tanpa nilai tambah.

Menurut Wakil Ketua Umum HIPKI Amrizal Indroes, penurunan nilai ekspor kelapa dalam tiga tahun terakhir, karena volume ekspor kelapa dari tahun ke tahun mennjukkan tren turun. Penurunan volume ekspor kelapa olahan terjadi karena ketersediaan bahan baku yang terus menyusut. Sementara, volume ekspor buah kelapa yang diekspor dari tahun ke tahun terus meningkat.

“Nilai ekspor buah kelapa segar pada tahun 2014 misalkan hanya US$ 29 juta, tapi pada tahun 2016 melonjak signifikan menjadi US$ 62 juta,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (21/6).

Ia mengatakan, banyaknya bahan baku kelapa yang langsung diekspor menyebabkan nilai ekspor turun, karena tidak ada nilai tambah. Padahal bila kelapa tersebut diolah di dalam negeri, kemudian diekspor dalam bentuk jadi atau siap saji seperti dalam bentuk santan, gula kelapa, minyak kelapa dan nata de coco, maka niscaya nilai ekspor kelapa akan tinggi.

Selain itu, penyebab turunnya nilai ekspor kelapa juga tak terlepas dari rendahnya harga kelapa yang ditentukan oleh coconut oil (CNO) di pasar global.

Selama ini, ekspor kelapa Indonesia masih didominasi dari produk minyak kelapa sebesar 59,5%-62%, kemudan ekspor kelapa parut kering sebesar 8,8%-11%, dan ekspor bungkil kelapa atau copra cake dan sisanya adalah ekspoor produk olahan kelapa lainnay termasuk kelapa segar.

Meskipun ekspor kelapa dalam tiga tahun terakhir ini terus menunjukkan tren menurun, tapi HIPKI optimistis, nilai ekspor kelapa tahun ini akan meningkat. Menurut Amrizal, pada kuartal pertama 2017, nilai ekspor buah kelapa meningkat cukup tinggi antara 8% sampai 10% dibandingkan periode sama tahun 2016. Hal itu terjadi karena ketersediaan bahan baku buah kelapa segar pada tahun ini mencukupi.

Amrizal bilang, peningkatkan pasokan buah kelapa tahun ini terlihat dari kapasitas pabrik kelapa yang sudah terpenuh sekitar 55% sejak awal tahun 2017. Hal ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang kapasitas produksi pabrik kelapa yang terpenuh rata-rata di bawah 40%. “Karena tahun ini iklim lebih baik dari tahun lalu, sehingga produksi buah kelapa juga tinggi,” imbuhnya.

SUMBER

Pengusaha Minta Ekspor Kelapa Dalam Bentuk Mentah Dilarang

Jakarta – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) meminta agar pemerintah menerbitkan aturan untuk melarang ekspor kelapa yang masih dalam kategori mentah (bulat).

“Kita mendorong pemerintah untuk melakukan pelarangan ekspor kelapa mentah. Kita harus menimbulkan nilai tambah. Jangan seperti zaman dulu ketika tidak tahu apa itu pengolahan,” kata Vice Chairman HIPKI Amrizal Idroes dalam diskusi di Menara KADIN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Landasannya diawali dengan Perpres Nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional yang diturunkan kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 tahun 2012 terkait hal yang serupa.

Bahwa Indonesia harus memiliki daya saing dengan peningkatan industri dalam negeri berupa peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam (SDA) mentah.

Pendapatan dari total ekspor kelapa mentah dalam setahun 3,5 miliar butir hanya sebesar US$ 807,6 juta. Sementara setelah diolah, maka potensi nilai tambhanya adalah US$ 5,8 miliar.

“Dengan dilarangnya ekspor, maka akan ada pengolahan di dalam negeri. Ini artinya ada nilai tambah terhadap kelapa yang diproduksi,” terangnya.

Dari kebijakan ini juga akan membantu petani untuk mendapatkan harga yang lebih pasti. Menurut Amrizal, harga yang ditawarkan perusahaan di luar negeri bisa saja lebih tinggi. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan akan mengalami kejatuhan.

“Langkah ini bisa menyanggah jatuhnya harga di tingkat petani,” ungkapnya.

Sementara untuk penetapan harga, industri dengan petani dan pemerintah cukup duduk bersama menghitung secara transparan. Industri menawarkan skema perhitungan harga seperti yang sudah dilakukan Belanda, dengan nama CNF Rotterdam.

“Tapi ini bisa kembali kita diskusikan agar menemukan formula yang tepat. Intinya kan. Petani tidak rugi dan industri mendapatkan pasokan,” tegas Amrizal.

Menurutnya banyak negara yang juga menerapkan hal yang sama. Hal ini dikarenakan pasokan kelapa di dunia tidak banyak. Terbesar adalah Filipina dengan 15,2 miliar butir dan Indonesia dengan 12,9 miliar butir.

“Filipina itu tidak akan mau kasih ke kita dalam bentuk mentah. Thailand juga sama. Jadi mereka melarang,” pungkasnya (mkl/hns)

Sumber